MEA Datang Penerimaan Pajak Negara Bakal Berkurang

Tidak terasa dalam beberapa bulan lagi kita akan menyongsong diberlakukannya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sesuai namanya, MEA diberlakukan sebagai salah satu langkah ASEAN untuk menciptakan kawasan ekonomi terpadu antara negara-negara yang masuk dalam kawasan Asia Tenggara, seperti: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Diharapkan dengan adanya MEA, negara-negara tersebut bisa terintegrasi menjadi satu kawasan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kebijakan MEA akan membebaskan lalu lintas arus barang dan jasa antar negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, MEA juga akan meringankan arus modal, investasi, dan tenaga kerja.

Di sisi lain, pemberlakuan MEA 2015 secara langsung akan berdampak negatif pada tingkat penerimaan pajak yang diterapkan oleh masing-masing negara Asia Tenggara, Indonesia salah satu diantaranya. Sesuai data yang dilansir dari Tabloid Kontan (20 Oktober - 26 Oktober 2014) diketahui bahwa Indonesia ternyata memiliki tarif pajak paling tinggi diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk tarif Pajak Penghasilan (PPh), maksimal tarif yang diberlakukan sebesar 25% sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tarif yang diberlakukan adalah 10%. Sebenarnya jika ingin dibandingkan, tarif PPh dan PPN Indonesia sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Akan tetapi, kelima negara sudah berencana untuk melakukan penurunan tarif pajaknya sebelum MEA 2015 diberlakukan. Bahkan bagi Malaysia sendiri, mereka akan meratakan tarif PPN yang sebelumnya terdiri dari 3 tingkatan tarif, yaitu: 5%, 20%, dan 25% menjadi sama rata 6% saja. Sedangkan untuk tarif PPh, yang sebelumnya maksimal 25% akan dipangkas menjadi 1% - 3% maksimal.

Sama halnya dengan Singapura, sampai sekarang negara yang terkenal dengan patung singa ini masih tetap menerapkan tarif PPh sebesar maksimal 18% dan PPN maksimal 7%. Karena memiliki tarif pajak lebih rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, wajar saja jika selama ini Singapura menjadi tujuan investasi. Sekarang bagaimana dengan Indonesia, apakah dengan adanya pemberlakuan kebijakan MEA 2015 akan disesuaikan tarif pajaknya? Sepertinya butuh pembahasan khusus secara internal dalam negeri terkait rencana penyesuaian tarif pajak ini. Yang pasti jika memang tarif PPh dan PPN akan disesuaikan, secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak secara keseluruhan. Padahal sektor ini termasuk sebagai salah satu pos penghasilan negara terbesar di APBN. Akan tetapi, jika Indonesia terus bertahan dengan tarif pajak lama kemungkinan Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi, sekarang kita tunggu saja bagaimana kebijakan selanjutnya dari pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla yang baru dilantik hari ini.