Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) berencana menyusun standar akuntansi keuangan syariah untuk usaha kecil menengah, untuk membuka akses yang lebih besar sektor riil terhadap pembiayaan bank. Anggota DSAK-IAI Jan Hoesada mengungkapkan perbankan syariah Indonesia termasuk industri yang paling maju di tingkat global karena memiliki tujuh standar akuntansi syariah. "Tapi ini baru di sisi kanan, sementara di sisi kiri yakni sektor usaha kecil menengah belum memiliki standar akuntansi keuangan syariah. Ini tidak ketemu," ujar Jan, baru-baru ini.
Jan Hoesada, yang juga mantan Sekretaris I IAI periode 1994-1998, mengusulkan pembuatan paket syariah berupa penyediaan software akuntansi keuangan, pelatihan dan pinjaman bank hingga Rp500 juta.
DSAK-IAI akan membuat peranti lunak akuntansi syariah untuk diterapkan oleh usaha kecil calon debitor dan pelatihan dengan tarif Rp3 juta-Rp5 juta. Mekanismenya dibuat sederhana, karena usaha kecil tidak harus membaca seluruh ketentuan standar itu. "Standar ini bisa dibagi gratis, cukup dengan down-loan. Pembiayaan dari pemerintah atau sponsor."
Jan menilai prospek pasar syariah cukup bagus, mengingat portofolio pembiayaan syariah baru 1,7% dibandingkan dengan pembiayaan dan kredit bank secara keseluruhan. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah pembiayaan perbankan syariah per Desember 2006 sebesar Rp20,44 triliun dan bertambah menjadi Rp23,68 per Juli 2007.
Pendampingan
Secara terpisah, Direktur Bank Syariah Mandiri Hana Wijaya mengungkapkan ketiadaan standar akuntansi syariah bagi UKM membuat penyaluran pembiayaan agak terhambat. "Tapi kami menyiasatinya dengan pendampingan oleh EO [account officer, pendamping kredit]. Kami membantu dan mendorong mereka untuk melakukan pencatatan transaksi dan laporannya," ujarnya. Hana berpendapat ketersediaan standar akuntansi keuangan syariah bagi UKM akan membantu perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya.
Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi menyatakan manajemennya akan terus meningkatkan porsi pembiayaan UKM, meski dominasi pembiayaan korporasi sudah tergeser usaha kecil. Pada akhir 2005, portofolio pembiayaan usaha kecil menengah BSM hanya 38%, sedangkan per September 2007 sudah mendekati angka 51%.
Menurut dia, pembiayaan skala kecil dan menengah maksimal Rp10 miliar, sedangkan pembiayaan yang lebih besar masuk kategori korporasi.
Menurut dia, BSM mempunyai target meningkatkan porsi pembiayaan di sektor mikro kecil naik menjadi 60%. Target pembiayaan BSM hingga akhir tahun ini mencapai Rp10,5 triliun.
Oleh Moh. Fatkhul Maskur
0 Response to "UKM Perlu Standar Akuntansi Keuangan Syariah"
Post a Comment